WALHI 08/04/10, Jakarta - Untuk mempertegas komitmen Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dalam memberantas mafia kehutanan dan penegakkan hukum di semua lini. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak KPK, Kepolisian dan Kejaksaan agar segera menangkap, memeriksa dan mengadili para pelaku tindak kejahatan kehutanan.
Beberapa waktu yang lalu WALHI dan beberapa Organisasi Non Pemerintah telah melaporkan 9 kasus kejahatan kehutanan kepada KPK, namun sampai saat ini penyelidikan tentang kasus-kasus tersebut terkesan jalan ditempat, tidak ada kemajuan yang berarti dlm penuntasan kasus-kasus tersebut. WALHI percaya bahwa KPK, Kepolisian dan Kejaksaan masih merupakan institusi penegak hukum yang bisa bekerja efektif dalam penuntasan kasus-kasus tersebut. Untuk itu kami mendesak Aparat Penegak Hukum di negara ini sesegera mungkin mengambil tindakan dalam mengamankan negara dari para pelaku kejahatan kehutanan yang sudah sistematik dan telah merugikan negara triliunan rupiah. Sebagai langkah awal Satgas Mafia Hukum bisa melakukan analisis terhadap SP3 terhadap kasus illegal logging 14 perusahaan di Riau dan sesegera mungkin menahan MS Kaban dan Gubernur Riau, Rusli Zainal karena terindikasi terlibat dalam kasus korupsi kehutanan.
WALHI juga menyayangkan pernyataan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di media Tempo Interaktif tanggal 06 April 2010 yang membiarkan hutan-hutan produksi untuk di konversi menjadi perkebunan kelapa sawit, sebagaimana kutipan berikut :
Suruh saja NGO-NGO itu menemui saya." Menurutnya, sah-sah saja jika perluasan area perkebunan sawit itu dilakukan di hutan produksi. "Hutan produksi itu memang untuk ditebang, kecuali area-area konservasi seperti hutan lindung memang tidak boleh ditebang," tuturnya.
Pernyataan tersebut seakan-akan melegalkan berbagai praktek illegal konversi yang telah terjadi dibanyak tempat di Indonesia.
WALHI menilai bahwa semangat Presiden Republik Indonesia tidak didukung oleh kinerja dan kemauan kuat dari aparatur pemerintah lainnya, untuk itu kembali kami tegaskan agar seluruh aparatur negara sesegera mungkin mengungkap kasus-kasus kejahatan kehutanan dan menghukum mereka yang terlibat tanpa pandang bulu.
Beberapa waktu yang lalu WALHI dan beberapa Organisasi Non Pemerintah telah melaporkan 9 kasus kejahatan kehutanan kepada KPK, namun sampai saat ini penyelidikan tentang kasus-kasus tersebut terkesan jalan ditempat, tidak ada kemajuan yang berarti dlm penuntasan kasus-kasus tersebut. WALHI percaya bahwa KPK, Kepolisian dan Kejaksaan masih merupakan institusi penegak hukum yang bisa bekerja efektif dalam penuntasan kasus-kasus tersebut. Untuk itu kami mendesak Aparat Penegak Hukum di negara ini sesegera mungkin mengambil tindakan dalam mengamankan negara dari para pelaku kejahatan kehutanan yang sudah sistematik dan telah merugikan negara triliunan rupiah. Sebagai langkah awal Satgas Mafia Hukum bisa melakukan analisis terhadap SP3 terhadap kasus illegal logging 14 perusahaan di Riau dan sesegera mungkin menahan MS Kaban dan Gubernur Riau, Rusli Zainal karena terindikasi terlibat dalam kasus korupsi kehutanan.
WALHI juga menyayangkan pernyataan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di media Tempo Interaktif tanggal 06 April 2010 yang membiarkan hutan-hutan produksi untuk di konversi menjadi perkebunan kelapa sawit, sebagaimana kutipan berikut :
Suruh saja NGO-NGO itu menemui saya." Menurutnya, sah-sah saja jika perluasan area perkebunan sawit itu dilakukan di hutan produksi. "Hutan produksi itu memang untuk ditebang, kecuali area-area konservasi seperti hutan lindung memang tidak boleh ditebang," tuturnya.
Pernyataan tersebut seakan-akan melegalkan berbagai praktek illegal konversi yang telah terjadi dibanyak tempat di Indonesia.
WALHI menilai bahwa semangat Presiden Republik Indonesia tidak didukung oleh kinerja dan kemauan kuat dari aparatur pemerintah lainnya, untuk itu kembali kami tegaskan agar seluruh aparatur negara sesegera mungkin mengungkap kasus-kasus kejahatan kehutanan dan menghukum mereka yang terlibat tanpa pandang bulu.
BY TI2
0 komentar